DPRD Kalteng Sahkan Rekomendasi LKPJ Gubernur 2024, Kritik Tajam Warnai Paripurna
Palangka Raya, 5 Mei 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah resmi mengesahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II dan Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di gedung DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).
Seluruh fraksi pendukung, termasuk PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, hingga PAN, menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan tersebut. Namun, dukungan itu diiringi sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan pemerintahan sepanjang 2024.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Rahardian Fani, menyoroti kualitas penyusunan LKPJ yang dinilai belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Ia menekankan pentingnya penyajian laporan yang menggambarkan capaian kinerja konkret, bukan sekadar data administratif.
“Laporan seharusnya mencerminkan capaian kinerja secara konkret, bukan sekadar data administratif,” ujar Fani dalam forum paripurna.
Golkar juga menyoroti ketergantungan ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan. Fani menyebut struktur ekonomi Kalteng masih rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga diperlukan dorongan nyata dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.
Isu sosial pun menjadi sorotan. Fraksi Golkar mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan. Meskipun Kalteng tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah keenam secara nasional, Fani menilai kesenjangan pendapatan tetap menjadi persoalan serius yang perlu dibenahi.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng. Melalui juru bicaranya, Asdy Narang, NasDem mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran atas kerja keras sepanjang 2024.
“Kami berterima kasih kepada Saudara Gubernur dan seluruh jajaran atas kerja keras sepanjang 2024,” ujar Asdy.
Namun, Fraksi PKB memberikan penekanan berbeda. Juru bicara PKB, Habib Abdul Rasyid, meminta agar struktur LKPJ disusun lebih rinci dan menyeluruh. Ia juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Jangan biarkan ada wilayah tertinggal karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi ruang evaluasi bersama terhadap jalannya roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah selama 2024. Berbagai masukan dan kritik dari fraksi diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan ke depan yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan.(JM)
