Kinerja BUMD Kalteng Disorot DPRD, Muhajirin: Hidup Segan, Mati Tak Mau

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalteng yang dinilai tidak produktif dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Muhajirin, hingga kini penyertaan modal dari pemerintah daerah belum mampu mendorong BUMD untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.

“Ya, kita maklumi saja. Dua lembaga seperti BUMD itu kadang ada naik-turunnya, kadang berjalan, kadang tersendat. Hidup segan, mati tak mau. Disubsidi pun habis begitu saja,” ujar Muhajirin usai rapat di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10).

Ia menilai, dana yang digelontorkan pemerintah daerah selama ini hanya cukup untuk membayar gaji pegawai tanpa memberikan laba bagi daerah. Persoalan utama, kata Muhajirin, terletak pada lemahnya manajemen internal serta minimnya dukungan strategis dari kepala daerah.

“Kalau perusahaan daerah itu memang perlu bupati yang turun tangan langsung, benar-benar menaungi usaha tersebut agar bisa menghasilkan pendapatan,” tegasnya.

Muhajirin juga menyarankan agar beberapa unit usaha BUMD diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola secara profesional dan efisien.

“Untuk urusan perhotelan misalnya, lebih baik diserahkan ke swasta. Mereka lebih profesional dalam mengelola usaha,” ujarnya.

Sebagai contoh, Muhajirin menyoroti rencana pengembangan pabrik mini CPO yang menurutnya sebaiknya ditempatkan di wilayah dengan potensi perkebunan rakyat yang besar agar operasionalnya produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Terkait penyertaan modal, ia mengungkapkan bahwa dalam enam tahun terakhir belum ada tambahan modal baru untuk BUMD.

“Saya agak lupa detailnya, tapi untuk saat ini belum ada penyertaan modal baru. Kita juga belum tahu posisi struktur APBD kita, masih bersifat global,” kata Muhajirin.

Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah kini lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak, seperti hibah dan pelayanan publik, ketimbang menambah penyertaan modal pada BUMD yang belum jelas arah bisnisnya.