Rp107 Miliar untuk Karhutla Kalteng, DPRD Desak Transparansi dan Honor Relawan Tak Tertunda
PALANGKA RAYA – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membayangi Kalimantan Tengah (Kalteng), anggaran penanganan bencana menjadi salah satu aspek penting yang menentukan efektivitas upaya pengendalian di lapangan. Tak hanya soal besarnya dana yang disiapkan, keterbukaan penggunaannya hingga ketepatan penyaluran kebutuhan petugas juga menjadi perhatian.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengungkapkan bahwa total anggaran penanganan karhutla di provinsi tersebut mencapai Rp107 miliar. Dana itu bersumber dari sejumlah pos pembiayaan, mulai dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, bantuan pemerintah pusat, hingga tambahan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Untuk penanganan karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, kita totalnya menyiapkan anggaran sebesar Rp107 miliar,” ujar Junaidi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Besarnya anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan sumber daya yang tidak sedikit untuk menghadapi karhutla. Penanganannya bukan semata-mata memadamkan api ketika kebakaran terjadi, melainkan juga memastikan kesiapan peralatan, kendaraan operasional, serta dukungan bagi personel dan relawan yang berjibaku di lapangan.
Anggaran Bersumber dari Tiga Pos
Secara keseluruhan, anggaran penanganan karhutla Kalteng sebesar Rp107 miliar terdiri atas tiga komponen utama.
Sebesar Rp27 miliar berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni. Kemudian, Rp40 miliar bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Sementara itu, tambahan Rp40 miliar dialokasikan melalui APBD Perubahan.
Dana tersebut dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla, termasuk belanja modal berupa pengadaan mesin dan unit kendaraan, serta pembiayaan operasional.
Namun, besarnya alokasi anggaran itu turut memunculkan tuntutan agar penggunaan dana dapat dijelaskan secara terperinci. DPRD Kalteng mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai realisasi pemanfaatannya, termasuk alokasi untuk konsumsi dan honor relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Bagi DPRD, laporan penggunaan anggaran menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana. Dengan informasi yang jelas, pemanfaatan dana dapat ditelusuri dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan serta peruntukannya.
Honor Relawan Menjadi Perhatian
Di balik besarnya angka anggaran, terdapat para petugas dan relawan yang berhadapan langsung dengan risiko kebakaran di lapangan. Mereka membutuhkan dukungan operasional yang memadai agar upaya pemadaman dan pengendalian karhutla dapat berjalan efektif.
Karena itu, Junaidi secara khusus mengingatkan agar pembayaran honor relawan dan pemenuhan kebutuhan operasional tidak mengalami keterlambatan.
Perhatian tersebut menjadi penting mengingat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi, kesiapan personel, serta dukungan logistik yang berkelanjutan. Ketika petugas harus bekerja dalam kondisi lapangan yang berat, kepastian dukungan operasional merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan.
DPRD berharap anggaran yang telah disiapkan tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang menjalankan tugas penanganan karhutla secara langsung.
Laporan Ditargetkan Akhir Tahun
Meski evaluasi resmi terhadap serapan anggaran dijadwalkan pada Maret 2027, DPRD Kalteng mendesak agar Pemprov menyampaikan laporan pemanfaatan dana tersebut sebelum akhir 2026.
Langkah ini diharapkan memberikan gambaran mengenai sejauh mana anggaran telah direalisasikan, kebutuhan apa saja yang telah dipenuhi, serta bagaimana efektivitas penggunaannya dalam mendukung penanganan karhutla.
Transparansi menjadi semakin penting karena anggaran penanggulangan bencana berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Setiap alokasi dana perlu disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengenai realisasi belanja maupun manfaat yang dihasilkan.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan. Kesiapan peralatan, kecukupan logistik, kelancaran dukungan bagi petugas, dan ketepatan penggunaan dana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya melindungi masyarakat serta lingkungan Kalimantan Tengah.
Dengan anggaran mencapai Rp107 miliar, publik kini menantikan penjelasan terperinci mengenai realisasi penggunaannya. Sebab, di tengah ancaman karhutla, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan benar-benar mendukung kerja di lapangan dan memperkuat upaya pengendalian kebakaran di Bumi Tambun Bungai.
