DPRD Kalteng: Pemerataan Pembangunan Harus Dimulai dari Desa

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa. Hal ini disampaikannya menanggapi rencana Gubernur Kalteng yang akan menyalurkan bantuan sebesar Rp200 juta hingga Rp500 juta per desa mulai 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk program, bukan uang tunai.

“Nah, sekarang kan seperti apa pembangunan pemerataan harus sampai dari desa. Pembangunan dari desa, di sanalah sebenarnya masyarakat kita yang mungkin masih tertinggal,” ujar Purdiono, belum lama ini.

Ia menambahkan, DPRD Kalteng mendukung seluruh kebijakan pemerintah selama pro rakyat, termasuk program bantuan desa yang diharapkan bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat mendukung. Tentu saja diharapkan masyarakat dan juga pemikiran tersebut harus kita apresiasi,” katanya.

Terkait pelaksanaan, ia menegaskan DPRD akan turun langsung mengawasi program agar tepat sasaran.

“Pengawasan tentu kita mengawasi. Kita datang ke lapangan. Jadi, apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kita awasi dan kita lihat apakah benar-benar berjalan dengan baik. Apa masalahnya, kan akan kita sampaikan ke pemerintah,” tegasnya.

Soal proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan menurun, Purdiono menyebut hal itu masih sebatas target dan berpeluang meningkat di masa mendatang.

Ia menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci keberlanjutan program, sehingga diperlukan inovasi dan optimalisasi potensi daerah.

“Tentu saja inovasi untuk peningkatan PAD. Tentu saja sumber-sumber PAD itu, di samping itu intensifikasi dan ekstensifikasi membuka peluang baru PAD. Kami meyakini Kalteng akan maju dan PAD akan meningkat,” jelasnya.