Pemprov Kalteng Perkuat Distribusi Bantuan Sosial Lewat Kolaborasi Pendamping Desa
KALTENG, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyaluran program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan melibatkan pendamping desa sebagai bagian dari tim relawan di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026), dan dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden.
Dalam pertemuan itu, Linae menekankan bahwa KHBS merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan di wilayah kabupaten dan kota.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada tahap distribusi kartu kepada masyarakat penerima manfaat. Keterbatasan sumber daya manusia di lapangan menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan.
“Distribusi kartu menjadi tahapan krusial sebelum masyarakat menerima manfaat lanjutan. Karena itu, perlu dukungan tambahan agar prosesnya bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sebagai upaya percepatan, pemerintah daerah menggandeng pendamping desa yang dinilai memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperlancar proses distribusi sekaligus meminimalkan potensi hambatan di lapangan.
Pemprov Kalteng juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas dukungan yang diberikan, khususnya dalam memberikan ruang bagi pendamping desa untuk terlibat dalam program tersebut.
Linae menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan peran masing-masing secara profesional dan penuh tanggung jawab.
“Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Dengan penguatan koordinasi dan dukungan relawan di tingkat desa, pemerintah optimistis implementasi KHBS dapat berjalan lebih efisien serta menjangkau seluruh penerima manfaat di Kalimantan Tengah.
