Distribusi Energi Diawasi Ketat, Pemprov Kalteng Antisipasi Dampak Penyesuaian BBM
KALTENG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak penyesuaian harga energi. Upaya ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut menitikberatkan pada pengendalian inflasi daerah serta menjamin kelancaran pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah menilai distribusi BBM memiliki peran strategis karena berpengaruh langsung terhadap harga bahan pokok dan stabilitas ekonomi.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mencegah potensi gejolak di lapangan. Ia menyoroti tingginya kebutuhan BBM di Kalteng yang ditopang sejumlah depot di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Menurutnya, penyesuaian distribusi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi di tiap daerah, terutama sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Dengan demikian, penyaluran BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil.
“Distribusi harus diatur secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan pasokan di wilayah dengan aktivitas tinggi,” ujarnya.
Selain itu, penguatan pengawasan menjadi fokus utama. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung di SPBU untuk menutup celah penyimpangan distribusi.
Gubernur juga mengusulkan pengaturan pola layanan di SPBU, termasuk pemisahan waktu distribusi BBM subsidi dan non-subsidi guna mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketersediaan energi tetap aman. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat guna mencegah penimbunan maupun praktik kecurangan.
“Penegakan hukum harus berjalan tegas, disertai langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan operasi pasar,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah perlindungan masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial dan pembukaan layanan pengaduan untuk menampung keluhan terkait distribusi energi.
Di sisi lain, pihak Pertamina disebut telah memperkuat stok dan sistem distribusi melalui pemantauan secara real time serta optimalisasi jaringan logistik. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dinilai krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap stabilitas pasokan energi tetap terjaga sekaligus mampu menekan dampak inflasi di tengah dinamika penyesuaian harga BBM.
