Sugiyarto Dukung Sekolah Gratis di Kalteng, Tekankan Subsidi Silang dan Kolaborasi Lintas Sektor
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Pendidikan (Disdik) dalam mendorong kebijakan sekolah gratis di wilayah Bumi Tambun Bungai. Namun, ia mengingatkan bahwa program ambisius tersebut tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Sugiyarto, keberhasilan sekolah gratis sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, orang tua, tenaga pendidik, hingga kalangan dunia usaha disebutnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan berjalan seiring.
“Pendidikan ini urusan semua pihak. Artinya, pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Sugiyarto, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai, skema subsidi silang menjadi solusi realistis untuk menjaga keberlanjutan program, terutama dalam menjangkau peserta didik di wilayah pedalaman. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Sukamara disebut masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan yang memerlukan intervensi bersama.
Meski memberikan dukungan, legislator dari Daerah Pemilihan III itu menggarisbawahi empat tantangan utama yang harus segera dibenahi agar program sekolah gratis tidak mengorbankan mutu pendidikan. Pertama, peningkatan kompetensi guru, khususnya di daerah pedalaman. Kedua, pemerataan akses teknologi pendidikan. Ketiga, rehabilitasi dan penguatan infrastruktur sekolah. Keempat, optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sugiyarto juga menanggapi tren penurunan APBD yang dikhawatirkan dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Ia menegaskan, semangat gotong royong dan komitmen kolektif jauh lebih menentukan dibanding sekadar besaran anggaran.
“Sepanjang semua stakeholder memiliki semangat yang sama, penurunan APBD tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap jalannya program sekolah gratis,” tegasnya.
Dukungan politik terhadap kebijakan sekolah gratis dinilai menjadi sinyal kuat bahwa DPRD dan eksekutif memiliki visi sejalan dalam memperluas akses pendidikan di Kalimantan Tengah. Namun, konsistensi implementasi dan pengawasan program akan menjadi ujian nyata bagi komitmen tersebut di lapangan.
