SP3 Kasus HPK Sukamara Dipersoalkan, Penyidik Bakal Diadukan ke Propam Mabes Polri
PALANGKA RAYA – Penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara, Kalteng, menuai keberatan dari pihak pelapor.(21/11)
Melalui penasihat hukum Naduh, SH, pelapor Karyadi berencana mengadukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng ke Propam Mabes Polri pada Senin mendatang. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur, penanganan barang bukti, serta dasar penghentian perkara yang turut menyeret nama Bupati Sukamara, Masduki.
Penyidikan resmi dihentikan melalui SP3 tertanggal 19 Agustus 2026 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana.
Namun, pihak pelapor menilai keputusan tersebut perlu diperiksa ulang. Mereka mengklaim telah menghadirkan lima saksi kunci, termasuk keterangan operator ekskavator yang disebut pernah diperintahkan melakukan pembukaan lahan pada 2021.
Selain mempertanyakan dasar SP3, pelapor juga menyoroti keberadaan dua unit alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara, namun disebut tidak lagi ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengamanan barang bukti selama proses penyidikan.
“Kami mempertanyakan keberadaan dua alat berat yang sebelumnya berada di lokasi. Sampai sekarang tidak ada penjelasan apakah alat berat tersebut diamankan sebagai barang bukti atau tidak,” ujar Naduh.
Sebelumnya, keberatan atas SP3 juga telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalteng melalui surat tertanggal 16 September 2026. Pelapor meminta eksaminasi khusus, perlindungan hukum, serta pembukaan kembali perkara.
Kini, pengaduan ke Propam Mabes Polri diarahkan untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik penyidik, termasuk prosedur penanganan barang bukti dan proses penghentian penyidikan.
Pelapor bahkan meminta sanksi tegas, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Meski demikian, dugaan pelanggaran etik maupun hilangnya barang bukti tersebut masih merupakan klaim pihak pelapor dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Sementara dasar penghentian penyidikan masih menjadi persoalan yang dipertanyakan.
Media ini memberikan ruang seluas luasnya jika ada pihak yang ingin menyampaikan klarifikasi.
