Jurnalis Metro

Satu Wadah Informasi

Sampaikan Tiga Catatan Penting, Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD Barito Utara 2027

Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat DPRD, Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Patih Herman AB menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan sehingga dapat berjalan lancar melalui proses yang dinamis, cermat, dan konstruktif.

Ia menjelaskan, APBD yang nantinya ditetapkan merupakan dasar hukum bagi kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah. Seluruh program kerja perangkat daerah harus mengacu pada alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan terarah, merata, dan berkeadilan.

“APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah secara merata dan berkeadilan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tiga catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pihak eksekutif dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pertama, mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, tanpa memberatkan daya beli masyarakat.

Kedua, mendukung alokasi anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur wilayah seperti jalan dan fasilitas umum, serta penguatan sektor pertanian, UMKM, dan hilirisasi.

Ketiga, menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional birokrasi agar porsi belanja modal untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat dapat lebih besar.

Menurut Patih Herman AB, ketiga rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Setelah memperhatikan seluruh proses pembahasan, kajian, serta jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah,” tegas Patih Herman AB.

Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.     (Ph)