Pemprov Kalteng Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan 2025, Barito Utara Paparkan Tantangan dan Strategi

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota se-Kalteng, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah harus mengacu pada komitmen nasional dan global melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs). “Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” ujarnya.

Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa Rakor bertujuan mengoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dari pusat hingga daerah, mengevaluasi capaian program yang telah berjalan, serta menjaring masukan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, memaparkan kondisi kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng Tahun 2025, Barito Utara menempati peringkat ke-9 jumlah penduduk miskin, yakni 744.000 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk.

Felix menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan di Barito Utara dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, naiknya garis kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi serta tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,71 persen pada 2024 turut memberikan tekanan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Barito Utara telah menetapkan target penurunan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, dengan sasaran mencapai 4,6 persen pada 2030.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Barito Utara mengusung tiga strategi utama. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui Operasi Pasar Murah, Gerakan Pasar Murah On The Road (GEPAMOR), serta program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.

Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan sektor pertanian, peningkatan pendidikan dan vokasi, serta pengembangan pelaku UMKM. Ketiga, penanganan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi, dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Felix juga menyebutkan komitmen Pemkab Barito Utara dalam pengendalian inflasi daerah yang hingga minggu kedua November berada pada angka minus 0,41 persen. Ia menegaskan bahwa Rakor tersebut mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun RPKD Kabupaten yang selaras dengan kebijakan provinsi.

Rakor turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat daerah terkait, serta tenaga ahli penyusun RPKD.