Pemkab Barito Utara Terima Kunjungan BPK Kalteng untuk Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah

Muara Teweh, 11 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, mewakili Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK Kalteng ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Sekda Muhlis menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Tim BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Diharapkan hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Muhlis.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Barito Utara, Rakhmat Muratni, melaporkan bahwa pihaknya bersama perangkat daerah telah menyiapkan seluruh data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

“Inspektorat bersama perangkat daerah terkait telah menyiapkan laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban, serta bukti-bukti pendukung sesuai ruang lingkup pemeriksaan. Kami berharap proses ini berjalan lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” jelas Rakhmat

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah.