Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi persiapan kegiatan cetak sawah

PALANGKA RAYA. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo(18/09/2024) menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menciptakan ketahanan pangan. Dari total 3 juta hektar lahan yang akan dicetak sebagai sawah, tersebar di tiga provinsi: Merauke, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Edy menjelaskan bahwa dari target 1 juta hektar untuk Kalimantan Tengah, sekitar 400 ribu hektar sudah siap untuk dikerjakan.

“Sebanyak 165 ribu hektar di Kabupaten Kapuas menjadi prioritas utama dan akan segera diselesaikan,” ujarnya.

Program ini, lanjut Edy, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama dalam menyediakan bahan baku pangan yang bergizi. “Ini adalah kesempatan bagi Kalimantan Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan,” tambahnya.

Gubernur Kalimantan Tengah juga telah menyampaikan bahwa sekitar Rp12,5 triliun akan digunakan untuk mendukung program ini. Pengerjaan akan dilakukan dengan mekanisasi modern, bekerja sama dengan pihak ketiga. Edy menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi dari pemerintah kabupaten dan kota agar program ini berjalan lancar. Jika ada kendala di lapangan, ia berharap agar segera dikomunikasikan untuk memastikan target dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp16 triliun telah disiapkan, termasuk untuk program cetak sawah. Ia menambahkan bahwa setiap petani akan membentuk kelembagaan guna memastikan kesejahteraan mereka, baik pemilik lahan maupun penggarap. “Kita akan membentuk kelembagaan agar petani mendapatkan manfaat dari program ini,” katanya.

Andi juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan kejaksaan, untuk memastikan sinkronisasi dalam menjalankan program cetak sawah. “Ini bukan hanya tugas Kementerian Pertanian atau Wakil Gubernur, semua pihak terkait dengan pangan harus terlibat,” ujarnya. Hambatan regulasi yang ada, menurutnya, juga akan segera diselesaikan demi mencapai tujuan kemandirian pangan.

Saat sosialisasi kepada petani, Andi berharap pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul. “Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui program ini,” tutupnya.(MASITAH)