Kelangkaan dan Disparitas Harga LPG 3 Kg di Kalteng, DPRD Desak Pengawasan Diperketat
Palangka Raya, 9 Februari 2025 — Kelangkaan dan disparitas harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan publik. Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, mendesak pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang seharusnya menerima subsidi,” ujar Junaidi kepada awak media, Minggu (9/2).
Ia menegaskan pentingnya monitoring langsung ke lapangan guna memastikan distribusi LPG berjalan lancar dan merata. Menurutnya, ketersediaan LPG bersubsidi di wilayah terpencil harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh gas dengan harga wajar.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup untuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” katanya.
Selain pengawasan ketat, Junaidi juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG. Ia meminta pemerintah memberikan informasi terbuka kepada masyarakat terkait kuota, mekanisme distribusi, serta HET di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” tegasnya.
DPRD Kalimantan Tengah berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar LPG 3 kg tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(JM)
