Gubernur Kalteng Tegaskan Sinergi Pemerintah dan Sektor Strategis untuk Optimalisasi PAD

Palangka Raya, 20 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/10/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran itu dihadiri oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Plt. Sekda Provinsi Kalteng, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, staf ahli gubernur, asisten Setda Provinsi, kepala OPD, serta perwakilan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan.

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., turut hadir bersama jajaran pejabat daerah, di antaranya Plt. Kadis Pertanian, Plt. Kadis Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Kadis PUPR Barito Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor-sektor strategis seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan untuk memperkuat basis penerimaan daerah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman,” tegas Gubernur Agustiar.

Ia juga menekankan sejumlah kewajiban utama bagi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah, di antaranya kewajiban membayar pajak daerah, membeli BBM resmi melalui Wajib Pungut Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, serta melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, perusahaan diminta memenuhi kewajiban plasma minimal 20 persen, menggunakan kendaraan berplat KH, membuka rekening di Bank Kalteng, dan memastikan seluruh material galian memiliki izin resmi.

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.