Gubernur Kalteng Bahas Tata Ruang, Karhutla, dan Ketahanan Pangan dengan Menhut RI
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Bumi Tambun Bungai. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan resmi antara Gubernur Kalteng dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta dukungan Kalimantan Tengah terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual tata ruang di Kalimantan Tengah yang sebagian besar didominasi kawasan hutan. Ia menjelaskan bahwa sekitar 81 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan, sementara sisanya sekitar 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL merupakan zona penyangga,” ujar Gubernur.
Menurutnya, APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone yang menopang keberlanjutan kawasan hutan utama. Oleh karena itu, Gubernur mengusulkan adanya fleksibilitas serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah APL, tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air terpadu. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, mencegah banjir saat musim penghujan, serta mempertahankan kebasahan lahan gambut pada musim kemarau.
“Pengelolaan tata air yang baik menjadi kunci utama pencegahan Karhutla, terutama di wilayah gambut,” tegasnya.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, pertemuan ini juga membahas komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional. Gubernur menegaskan kesiapan Kalteng untuk menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sesuai dengan mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjut Gubernur, berkomitmen untuk mengintegrasikan pembangunan sektor pangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga tujuan ketahanan pangan nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
