DPRD Kalteng Kritik Tim Penanganan Konflik Sosial Daerah: Dinilai Gagal Jadi Ujung Tombak Penyelesaian Konflik

PALANGKA RAYA – Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menilai tim tersebut belum maksimal dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Menurutnya, masih banyak kasus yang dibiarkan berlarut tanpa kejelasan penyelesaian. Padahal, Tim PKS seharusnya berperan sebagai ujung tombak dalam meredam potensi konflik sosial yang lebih luas.

“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang, Selasa, 19 Agustus 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya transparansi. Ia meminta agar Tim PKS lebih terbuka kepada publik dalam setiap penanganan kasus, termasuk menyampaikan hasil ataupun perkembangan penyelesaiannya.

“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.

Bambang menambahkan, laporan progres penanganan konflik sebaiknya disampaikan secara berkala. Ia memperingatkan agar persoalan tidak serta-merta dilimpahkan ke tingkat provinsi tanpa kejelasan.

“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tandasnya.