Bapperida Kalteng Matangkan Renja 2027, Fokus pada Sinkronisasi Program Lintas Perangkat Daerah
KALTENG — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kalimantan Tengah terus mengakselerasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2027. Memasuki tahap akhir, penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kini difokuskan pada penguatan sinkronisasi antarprogram.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat penajaman yang digelar di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Kamis (9/4/2026), dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan keselarasan antara program daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa setiap rencana kegiatan harus memiliki arah yang jelas, indikator yang terukur, serta keterkaitan kuat dengan kebutuhan riil pembangunan.
“Perencanaan yang disusun tidak boleh parsial. Harus terintegrasi dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, proses finalisasi Renja PD juga merupakan bagian dari implementasi regulasi perencanaan pembangunan, sekaligus tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam hal ini, Bapperida berperan sebagai koordinator utama, termasuk memberikan asistensi teknis kepada seluruh perangkat daerah.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah unsur strategis, di antaranya Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, berbagai dinas teknis seperti Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut ambil bagian.
Keterlibatan jajaran biro di lingkungan Sekretariat Daerah, pimpinan rumah sakit daerah, hingga pejabat struktural dan fungsional Bapperida semakin memperkuat proses penyelarasan tersebut.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah provinsi menargetkan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat disusun secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pelaksanaan program ke depan diharapkan semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
