DPRD Kalteng Tutup Masa Sidang I 2024, Buka Masa Sidang II 2025 dan Tetapkan 13 Raperda Prioritas
Palangka Raya, 6 Januari 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna pada Senin (6/1) untuk menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dan secara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, serta dihadiri 22 dari 45 anggota dewan.
Dalam sambutannya, Riska menyampaikan bahwa harapan masyarakat terhadap DPRD semakin tinggi. Ia menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus meningkatkan kinerja demi mengemban amanah rakyat.
“Ekspektasi masyarakat terhadap DPRD sangat besar. Ini menjadi tantangan sekaligus semangat bagi kami untuk bekerja lebih baik,” ujar Riska.
Pada tahun anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total pendapatan sebesar Rp9,32 triliun, naik Rp1,68 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp10,22 triliun, meningkat Rp1,42 triliun.
Riska menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Kami berharap APBD 2025 dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain pembahasan anggaran, DPRD juga menetapkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas untuk tahun 2025. Di antaranya menyangkut penyelesaian sengketa pertanahan, perlindungan hak penyandang disabilitas, serta rencana tata ruang wilayah 2022–2042. DPRD juga menargetkan penguatan pelayanan terpadu satu pintu dan pemberian insentif bagi investasi daerah.
Riska turut menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Kalimantan Tengah pada 2025, termasuk inflasi, kenaikan cukai, pengetatan subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga dampak dinamika ekonomi global. Ia mendorong adanya langkah antisipatif demi menjaga stabilitas daerah.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, tetapi kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga mencatat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Meski terdapat sengketa hasil di sejumlah daerah, Riska mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.
“Kerja sama dan sinergitas antara DPRD, Forkopimda, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Riska menegaskan dukungan DPRD Kalteng terhadap visi-misi pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam pelaksanaan 17 program prioritas nasional.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(JM)
