Purdiono Dorong Sekda Kalteng Baru Percepat Langkah Pemulihan Fiskal Daerah
PALANGKA RAYA — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Purdiono, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden segera menyusun langkah strategis untuk memperkuat kondisi keuangan daerah.
Menurut Purdiono, tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah provinsi membutuhkan respons cepat dan terukur agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ia menilai, sebagai Sekda definitif, Linae memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja.
“Peran Sekda sangat menentukan dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Karena itu, diperlukan terobosan yang tepat untuk mengatasi persoalan keuangan daerah, baik melalui optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja,” ujar Purdiono, Kamis, 16 Juli 2026.
Purdiono mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng memperluas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan dan penggalian sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan. Bersamaan dengan itu, belanja daerah perlu dievaluasi dengan memilah program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Efektivitas dan efisiensi anggaran harus menjadi perhatian. Program yang kurang prioritas perlu dievaluasi agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain mengoptimalkan sumber pendapatan internal, Purdiono juga meminta Pemprov Kalteng memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk membuka peluang dukungan pembiayaan melalui program strategis nasional maupun sumber pendanaan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kalteng IV itu menegaskan, pembenahan fiskal tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan. Disiplin anggaran, pengendalian belanja, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas juga harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, tekanan keuangan daerah semestinya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran secara menyeluruh. Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan yang tepat sasaran, kondisi fiskal daerah diyakini dapat berangsur membaik.
“Kondisi keuangan yang sedang dihadapi harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola anggaran. Dengan koordinasi yang baik dan kebijakan yang tepat, saya yakin kondisi fiskal daerah akan semakin membaik,” tegas Purdiono.
DPRD Kalteng, lanjutnya, siap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal. Namun, dukungan tersebut tetap disertai penekanan agar setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Purdiono berharap langkah konkret Sekda bersama jajaran Pemprov Kalteng dapat segera menjaga stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, agenda pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara berkelanjutan di tengah tantangan keuangan daerah.
