Kunjungan Kerja Kejati Kalimantan Selatan ke Kejari Murung Raya: Upaya Konsolidasi Penanganan Tindak Pidana Militer dan Sipil

MURUNG RAYA — Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Kolonel Chk Desrio Irvano, S.H., beserta jajaran ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Murung Raya mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Liangsoi. Kunjungan ini berlangsung di Kantor Kejari Murung Raya pada Selasa (05/11/2024) pukul 14.00 WIB dan difokuskan pada penguatan konsolidasi kelembagaan serta pembahasan isu strategis terkait tindak pidana militer.

Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Chk Desrio Irvano bersama jajaran asisten tindak pidana militer (Aspidmil) diterima langsung oleh Kepala Kejari Murung Raya, Taufik, S.H., M.H., beserta jajaran Kejari. Kedua belah pihak mengadakan diskusi mendalam mengenai mekanisme penanganan perkara koneksitas, khususnya kasus yang melibatkan keterlibatan antara militer dan sipil.

Kolonel Desrio menekankan bahwa aspek utama dalam konsolidasi ini adalah perlunya sinergi yang efektif antara satuan kerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kejaksaan, terutama dalam penanganan perkara yang memiliki unsur keterlibatan militer dan sipil. “Koordinasi teknis dan monitoring yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses penegakan hukum,” ujar Kolonel Desrio.

Langkah ini, menurut Kolonel Desrio, bukan hanya untuk memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan kedua unsur tersebut ditangani dengan standar keadilan yang berintegritas dan transparan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berupaya mendorong mekanisme koordinasi lintas sektor agar setiap proses hukum bisa berjalan tanpa adanya hambatan birokrasi.

Liangsoi, anggota DPRD Murung Raya, menyambut positif langkah Kejati Kalimantan Selatan dalam menginisiasi kunjungan tersebut. Ia menyampaikan harapannya agar langkah ini mampu meningkatkan kualitas penanganan hukum di Murung Raya dan memberikan jaminan bahwa setiap kasus yang melibatkan militer dan sipil dapat dituntaskan dengan baik dan transparan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sinergi antara penegak hukum dan militer dalam menangani kasus yang membutuhkan keadilan multidimensional, sesuai dengan visi keadilan bagi semua pihak.(JM)