Jurnalis Metro

Satu Wadah Informasi

Dukung Sosialisasi Satpol PP, Politisi PKB Barut Minta Pelaku Usaha Patuhi Aturan Penggunaan Fasilitas Umum

Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Alhadi, mengapresiasi langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Utara yang menggelar sosialisasi larangan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi kepada para pelaku usaha dan pedagang di Kota Muara Teweh.

Menurut H. Alhadi, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar memahami dan menaati peraturan daerah terkait pemanfaatan fasilitas umum.

Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pelaksanaan Sosialisasi Larangan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi yang berlangsung di Aula Pertokoan Barito Permai Lantai II, Muara Teweh, Selasa (17/11/2026).

“Kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP. Ini penting agar para pelaku usaha memahami bahwa fasilitas umum merupakan sarana bersama yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar H. Alhadi, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, perkembangan aktivitas perdagangan dan usaha di Kota Muara Teweh merupakan hal yang patut diapresiasi karena turut menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Namun, menurutnya, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan serta kesadaran untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

H. Alhadi menegaskan bahwa penggunaan trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya untuk kepentingan pribadi secara tidak semestinya dapat mengganggu hak masyarakat lain dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Jangan sampai kepentingan usaha mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Kita tentu ingin aktivitas perdagangan berkembang, tetapi harus tetap memperhatikan aturan dan tidak merugikan pengguna fasilitas umum lainnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasar Modern, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus dilakukan agar peraturan tersebut tidak hanya diketahui, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

H. Alhadi berharap Satpol PP bersama perangkat daerah terkait dapat terus melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada para pelaku usaha sebelum mengambil langkah penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita berharap melalui sosialisasi ini tumbuh kesadaran bersama. Pemerintah memberikan pemahaman, pelaku usaha mematuhi aturan, dan masyarakat ikut menjaga fasilitas umum. Dengan begitu, Muara Teweh bisa menjadi kota yang semakin tertib, bersih, dan nyaman,” pungkasnya.     (Ph)