DPRD Kalteng Percepat Pembahasan Sejumlah Raperda Strategis, Sengketa Lahan Jadi Prioritas
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mempercepat pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen mengawal proses pembahasan seluruh raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) agar dapat diselesaikan sesuai target.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian utama adalah Raperda tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan. Saat ini, rancangan tersebut masih dibahas oleh panitia khusus (pansus) DPRD mengingat persoalan pertanahan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah dan membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif.
“Kami terus mengoptimalkan kinerja pansus agar setiap tahapan pembahasan raperda dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” kata Riska, Senin (8/6/2026).
Selain itu, DPRD juga mengagendakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola arsip pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai bagian dari upaya mendorong budaya literasi di daerah.
Menurut Riska, seluruh proses pembahasan dilakukan secara bertahap dengan kajian yang mendalam agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
Di sektor sumber daya alam, DPRD juga mulai membahas Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan (MBLB). Regulasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.
DPRD berharap seluruh rangkaian pembahasan raperda dapat berjalan lancar sehingga sejumlah regulasi strategis tersebut segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang mampu mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
