DPRD Kalteng Dorong Penguatan PAD demi Kurangi Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat berbagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkokoh kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal meski sewaktu-waktu terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan hingga kini komposisi pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai membuat kemampuan fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional, terutama jika terjadi penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat PAD. Namun, sejumlah sumber pendapatan bernilai besar masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga ruang gerak daerah dalam mengelolanya masih terbatas.

“Ketergantungan fiskal daerah masih cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi pengurangan dana transfer, sementara sebagian besar potensi pendapatan strategis masih menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Purdiono, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai peningkatan PAD dapat ditempuh melalui berbagai langkah, mulai dari optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, mendorong masuknya investasi, hingga memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Purdiono, penguatan sumber-sumber pendapatan tersebut bukan hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga akan menciptakan struktur APBD yang lebih sehat dan mandiri. Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, inovasi dalam pengelolaan fiskal tidak boleh bersifat sesaat atau hanya sebagai respons terhadap kondisi tertentu. Pemerintah daerah, katanya, perlu menyusun strategi jangka panjang agar kemandirian keuangan daerah semakin kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi maupun perubahan kebijakan nasional.

“Kami berharap pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi kebijakan fiskal sehingga seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kalimantan Tengah dapat dioptimalkan. Dengan demikian, ketahanan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan,” tutupnya.