DPRD Kalteng Dorong Penguatan Anggaran untuk Antisipasi Karhutla
DPRD Kalteng Dorong Penguatan Anggaran untuk Antisipasi Karhutla
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Dukungan pendanaan dinilai menjadi salah satu faktor penting agar upaya pencegahan hingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan perencanaan anggaran yang disiapkan secara matang sejak awal. Menurutnya, kebutuhan penanganan di lapangan tidak sebatas menyangkut kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga mencakup biaya operasional serta dukungan logistik.
“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan. Karena itu perencanaannya harus betul-betul matang agar ketika terjadi keadaan darurat semua kebutuhan sudah tersedia,” ujar Freddy, Senin (27/7/2026).
Ia mengingatkan, potensi karhutla yang berulang setiap musim kemarau perlu diantisipasi dengan kesiapan yang lebih terukur. Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat mobilisasi petugas, pemenuhan kebutuhan peralatan, maupun distribusi logistik ketika proses pemadaman berlangsung.
Freddy juga meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai berdampak terhadap sektor penanggulangan bencana. Karhutla, kata dia, harus tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas mengingat ancamannya yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kalteng.
“Meski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, penanganan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi, anggaran yang tersedia justru tidak mencukupi,” tegasnya.
Jika alokasi dalam APBD berjalan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan, pemerintah daerah dinilai dapat menempuh langkah pergeseran anggaran maupun mekanisme anggaran mendahului perubahan.
Menurut Freddy, langkah tersebut penting untuk mempercepat respons pemerintah ketika kondisi sudah mendesak. Sebab, apabila harus menunggu pembahasan APBD Perubahan, penyesuaian anggaran berpotensi membutuhkan waktu lebih panjang.
“Kalau menunggu APBD Perubahan tentu prosesnya cukup lama karena pembahasannya baru sekitar September atau Oktober. Kalau kondisinya sudah sangat mendesak, pemerintah bisa mengusulkan anggaran mendahului perubahan agar penanganan tidak terlambat,” katanya.
DPRD Kalteng, lanjut Freddy, siap mendukung pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla dapat terpenuhi. Kesiapan pendanaan tersebut perlu berjalan beriringan dengan koordinasi lintas lembaga agar langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara optimal.
Dengan kesiapan anggaran dan koordinasi yang kuat sejak awal musim kemarau, pemerintah diharapkan mampu mempercepat respons sekaligus menekan potensi meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
