Bupati Barito Utara Soroti Dua PR Besar: Opini BPK Turun dan Nilai MCSP Masih Rendah

Muara Teweh, 5 November 2025 – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyoroti dua persoalan penting yang saat ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Barito Utara yang digelar di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).

Dalam arahannya, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa isu pertama yang menjadi perhatian serius adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Untuk mengatasi hal ini, saya berencana membawa sejumlah OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI. Kami akan meminta pendampingan agar opini daerah dapat kembali memperoleh predikat WTP,” tegas Shalahuddin.

Selain persoalan opini BPK, Bupati juga menyoroti rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention), yakni sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Shalahuddin, nilai MCSP Kabupaten Barito Utara saat ini baru mencapai 34 poin, naik tipis dari 32 poin pada tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah menyentuh angka 63 poin.

“Rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih besarnya potensi penyimpangan serta lemahnya tata kelola administrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Kita harus belajar dari pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan nilainya secara signifikan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Bupati menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat upaya perbaikan sistem agar Barito Utara mampu meraih kembali kepercayaan publik maupun lembaga pengawas.

“Kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para camat se-Kabupaten Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.