Jelang HUT ke-81 RI, DPW IPJI Kalteng Ajak Kemerdekaan Dimaknai dengan Keberanian Mengawal Kepentingan Rakyat

PALANGKA RAYA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah di depan mata, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan dengan pengibaran bendera dan berbagai perlombaan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan bangsa serta kondisi masyarakat saat ini.(10/08)

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah. Menurutnya, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus terus diisi dengan kerja nyata, keadilan, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut dinilai semakin relevan dengan tema HUT ke-81 RI tahun 2026, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Pemerintah telah menetapkan tema tersebut sebagai identitas utama peringatan kemerdekaan tahun ini.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti bagaimana rakyat dapat merasakan keadilan, mendapatkan kesempatan yang sama, memperoleh pelayanan publik yang baik, serta hidup dengan aman dan sejahtera. Inilah makna kemerdekaan yang harus terus kita perjuangkan bersama,” ujar Pickrol.

Ia menilai, di usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Namun, berbagai persoalan bangsa masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, persoalan ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik, lapangan pekerjaan, hingga pengelolaan sumber daya alam harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak boleh hanya melihat Indonesia dari pembangunan fisik dan angka-angka pertumbuhan. Kita juga harus melihat apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan hasil pembangunan. Apakah hukum benar-benar memberikan rasa keadilan, dan apakah sumber daya alam yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.

Pers Harus Tetap Kritis dan Independen

Dalam momentum kemerdekaan tersebut, Ketua DPW IPJI Kalteng juga menekankan pentingnya peran pers sebagai salah satu kekuatan masyarakat dalam menjaga demokrasi.

Menurutnya, kebebasan pers harus disertai tanggung jawab profesional. Wartawan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga tidak boleh takut menyampaikan fakta yang menyangkut kepentingan publik.

“Pers harus tetap menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika ada kebijakan yang baik, kita apresiasi. Tetapi ketika ada persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti-pemerintah. Kritik yang dibangun berdasarkan data, fakta dan kepentingan masyarakat justru merupakan bagian dari upaya menjaga pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar.

“Kita ingin pemerintah kuat, tetapi kekuatan pemerintah harus berjalan bersama kontrol publik. Pemerintah membutuhkan kritik yang sehat, sementara masyarakat membutuhkan pers yang berani, profesional dan berintegritas,” lanjutnya.

Kemerdekaan Harus Dirasakan Sampai ke Daerah

Khusus Kalimantan Tengah, ia berharap momentum HUT ke-81 RI juga menjadi dorongan untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, konektivitas dan akses informasi harus terus diperkuat agar masyarakat di daerah turut merasakan manfaat kemerdekaan.

“Kalteng memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi kekayaan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan pandangan politik.

Menurutnya, kemajuan teknologi dan media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi palsu, provokasi dan polarisasi.

“Jangan sampai perbedaan pilihan dan pendapat membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kemerdekaan harus menjadi ruang bagi kita untuk berbeda, tetapi tetap bersatu dalam kepentingan Indonesia,” katanya.

Merdeka dari Korupsi dan Ketidakadilan

Lebih jauh, DPW IPJI Kalteng mendorong agar semangat kemerdekaan juga diterjemahkan sebagai perjuangan untuk membangun Indonesia yang terbebas dari praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan.

“Kita ingin Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil dan makmur. Karena itu, korupsi harus dilawan, penyalahgunaan kewenangan harus diawasi, dan setiap rupiah uang negara harus dipastikan kembali kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan. Pengawasan publik harus diperkuat dengan keberanian menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan tidak melakukan tuduhan tanpa dasar.
Dalam konteks tersebut, pers menurutnya harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang nyata. Pemerintah bekerja untuk rakyat, masyarakat ikut mengawasi, dan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Kalau tiga unsur ini berjalan dengan baik, saya yakin cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan sekadar slogan, tetapi bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.

Peringatan HUT ke-81 diharapkan tidak berhenti pada perayaan semata, momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan merupakan amanah yang harus terus dijaga dan diisi dengan kerja nyata demi masa depan Indonesia yang lebih baik.