DPRD Kalteng Dorong Dukungan APBN untuk Percepat Pembangunan Jalan
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menilai percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah belum dapat berjalan optimal karena tingginya biaya konstruksi yang tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor penting untuk mempercepat peningkatan konektivitas di Bumi Tambun Bungai.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan biaya pembangunan jalan terus mengalami kenaikan. Saat ini, pembangunan satu kilometer jalan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar, bahkan bisa lebih tinggi bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan pekerjaan.
“Mustahil kebutuhan infrastruktur yang begitu besar bisa dipenuhi hanya dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalimantan Tengah dapat dipercepat,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah lebih banyak memfokuskan pembiayaan pada pemeliharaan rutin, seperti penutupan lubang dan perbaikan kerusakan ringan agar ruas jalan tetap dapat dilalui masyarakat. Sementara itu, peningkatan konstruksi secara permanen masih terkendala keterbatasan pendanaan.
Lohing menjelaskan, luasnya wilayah Kalimantan Tengah dengan jaringan jalan yang menghubungkan banyak kabupaten dan kota menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kapasitas fiskal yang ada, peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Ia menilai perbaikan yang bersifat sementara hanya mampu mempertahankan fungsi jalan dalam jangka pendek. Tanpa peningkatan konstruksi yang lebih permanen, kerusakan serupa akan kembali terjadi sehingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi kurang optimal.
Lebih lanjut, Lohing menegaskan pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi barang, mempercepat arus logistik, membuka akses menuju sentra pertanian, perkebunan, serta kawasan ekonomi baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, konektivitas yang semakin baik juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Tengah. Semakin terbuka akses antardaerah, semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kalteng berharap alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur jalan terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ruas-ruas jalan prioritas, sehingga pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud hingga ke wilayah pelosok.
