Komisi IV DPRD Kalteng Dorong BPJN Prioritaskan Penanganan Jalan Kuala Kurun–Murung Raya pada Anggaran 2027
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah menempatkan penanganan ruas Jalan Nasional Kuala Kurun–Murung Raya sebagai salah satu program prioritas dalam Tahun Anggaran 2027.
Menurut Yetro, kondisi ruas jalan tersebut memerlukan penanganan segera karena kerusakan yang terjadi telah mengganggu mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada kelancaran distribusi barang dan aktivitas perekonomian di wilayah utara Kalimantan Tengah.
Ia mengatakan, hingga kini belum terlihat perbaikan yang berarti di sepanjang ruas jalan tersebut. Padahal, jalur Kuala Kurun–Murung Raya memiliki peran strategis sebagai penghubung antardaerah sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Apabila peningkatan jalan melalui pengaspalan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat akibat keterbatasan anggaran maupun tahapan pelaksanaan, Yetro menilai pengerasan jalan dapat menjadi solusi sementara untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Kami berharap BPJN segera melakukan penanganan terhadap ruas Jalan Kuala Kurun–Murung Raya. Selama dua tahun terakhir belum ada perbaikan yang signifikan. Jika pengaspalan belum memungkinkan, setidaknya dilakukan pengerasan terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Yetro mengungkapkan, kerusakan jalan yang ditandai banyaknya lubang besar serta sejumlah titik longsor telah meningkatkan risiko kecelakaan dan memperpanjang waktu tempuh masyarakat. Kondisi tersebut juga dinilai menghambat kelancaran arus logistik yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan jalan nasional itu memerlukan komitmen yang kuat agar perbaikannya dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara yang membuat kerusakan terus berulang di lokasi berbeda.
“Persoalannya bukan semata-mata soal anggaran, tetapi bagaimana komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai satu titik selesai diperbaiki, muncul lagi kerusakan di titik lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Yetro menyampaikan Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah telah melakukan pembahasan internal sebagai persiapan menghadapi pembahasan anggaran Tahun 2027. Berbagai usulan penanganan infrastruktur akan dibahas bersama BPJN untuk menentukan program yang menjadi prioritas.
“Kami telah melakukan pembahasan di Komisi IV dan tinggal menunggu pembahasan anggaran 2027. Harapannya, sejumlah usulan yang telah disiapkan dapat menjadi prioritas dan segera ditindaklanjuti, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tutupnya.
