Tomy Irawan Diran Dukung RPJMD Kalteng 2025–2029, Ingatkan Ancaman Fiskal dan Lemahnya PAD

Palangka Raya, 18 Juli 2025 — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyatakan dukungannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029 yang digagas Gubernur H. Agustiar Sabran. Namun, ia mewanti-wanti agar perencanaan program tersebut tidak mengabaikan tantangan fiskal yang mulai mengintai.

“RPJMD ini sesuai dengan visi-misi Pak Gubernur, kita sangat mendukung. Tapi saya tadi sampaikan, jangan abaikan tantangan anggaran. Ada proyeksi penurunan di 2026–2027, terutama karena menurunnya transfer pusat dan melemahnya PAD,” tegas Tomy dalam rapat pembahasan RPJMD bersama DPRD Kalteng, Jumat (18/7).

Tomy menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai hal tersebut berisiko terhadap kesinambungan pembangunan, apalagi Kalimantan Tengah dinilainya memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD itu harus ditekan untuk terus naik. Kita punya peluang dari BUMD, pajak daerah, pengelolaan aset, dan sektor-sektor yang belum maksimal digarap,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan proyeksi penurunan PAD dalam draf RPJMD terbaru, yang justru berbanding terbalik dengan tren positif pada periode sebelumnya. Menurutnya, hal ini mencerminkan belum optimalnya sinergi antara perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

“BUMD kita sudah dimodali oleh pemerintah. Harusnya ada feedback yang kuat untuk PAD. Sekarang ada kontribusi, tapi belum maksimal. Ini yang harus ditekan, dimaksimalkan,” katanya.

Selain BUMD, Tomy juga mendorong optimalisasi aset milik pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan, terutama di sektor olahraga dan pariwisata. Ia mencontohkan kawasan Tanjung Puting serta pengelolaan gedung-gedung pemda yang dinilainya masih bisa dikembangkan secara profesional.

“Pariwisata itu menjanjikan. Kita punya sumber daya alam luar biasa. Kalau digarap serius, kontribusinya terhadap PAD bisa sangat signifikan. Tapi semua itu masih dalam tahap penggodokan,” ujarnya.

Tomy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa RPJMD tidak boleh menjadi sekadar dokumen normatif, melainkan harus menjadi pijakan strategis yang realistis dan mampu menjawab tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

“RPJMD ini harus menjawab tantangan zaman. Jangan hanya indah di atas kertas, tapi lemah dalam implementasi,” pungkasnya.