Purdiono Imbau Sopir Tak Emosional, Tolak Pemblokiran Pelabuhan Terkait ODOL
PALANGKA RAYA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, angkat bicara terkait rencana aksi pemblokiran pelabuhan yang digagas Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pernyataannya, Selasa (22/7/2025), Purdiono mengimbau para sopir untuk menyikapi kebijakan tersebut secara bijak dan tidak terpancing emosi. Ia menegaskan bahwa aksi blokade pelabuhan justru dapat merugikan masyarakat luas.
“Saya mengajak rekan-rekan sopir untuk menyesuaikan muatan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu sampai melakukan pemblokiran pelabuhan, karena bisa berdampak luas terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menurut Purdiono, regulasi batas maksimal muatan kendaraan dibuat bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap infrastruktur jalan, terutama di wilayah pedalaman yang masih terbatas aksesnya.
> “Kalau jalan utama terus rusak akibat muatan berlebih, pembangunan di pelosok bisa tertunda. Kita harus menjaga akses ini bersama,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang dinilainya konsisten menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Ini bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Infrastruktur harus dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Purdiono mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan dialog dalam mencari solusi, bukan melalui tindakan konfrontatif.
“Komunikasi itu penting, agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
Diketahui, GSJT sebelumnya menyampaikan rencana aksi pemblokiran sebagai bentuk protes terhadap penertiban ODOL yang diterapkan di Kalimantan Tengah. Aksi tersebut menuai sorotan karena dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik dan aktivitas masyarakat.
