Prabowo Luncurkan Program Revitalisasi 10.441 Sekolah, DPRD Kalteng Minta Daerah Bergerak Cepat
PALANGKARAYA 12 Mei 2025 – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang berisi empat program strategis pendidikan nasional, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jumat (2/5). Salah satu program yang menjadi sorotan publik adalah rencana revitalisasi 10.441 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Peluncuran program dilakukan langsung oleh Presiden di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya perbaikan cepat terhadap kondisi fisik sekolah-sekolah yang tidak layak.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya runtuh atau cuma punya satu kamar mandi. Kita harus bergerak cepat,” tegas Prabowo.
Merespons program tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti instruksi pusat. Ia menilai, revitalisasi sekolah adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
“Pemprov Kalteng harus segera melakukan inventarisasi kondisi fisik sekolah-sekolah. Ini langkah awal agar program revitalisasi bisa berjalan konkret,” kata Sugiyarto di Palangkaraya, Senin (12/5).
Ia meminta Gubernur Kalteng menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk memetakan kondisi sekolah secara menyeluruh, sebagai pijakan penting dalam pelaksanaan program revitalisasi. Selain itu, Sugiyarto menekankan pentingnya kesiapan anggaran pendamping dari pemerintah daerah, meskipun anggaran utama bersumber dari pemerintah pusat.
Sugiyarto juga mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah berbeda-beda: SD dan SMP berada di bawah tanggung jawab kabupaten/kota, sedangkan SMA dan SMK merupakan kewenangan provinsi.
“Kita harapkan dalam empat hingga lima tahun ke depan, tak ada lagi sekolah rusak di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menambahkan, revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan sekolah, tapi juga fasilitas penunjang seperti akses jalan, pagar, hingga sanitasi.
“Tujuannya adalah layanan pendidikan yang layak dan merata. Kami di Komisi III DPRD siap mengawal program ini,” tutup Sugiyarto.(JM)
