Pemkab Barito Utara Genjot Realisasi Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Muara Teweh, 18 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mempercepat pelaksanaan program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan menekankan sinergi antar perangkat daerah. Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyesuaikan rencana kerja dan kegiatan prioritas sesuai arahan pimpinan daerah.

Dalam arahannya, Muhlis meminta setiap Kepala Dinas, Badan, dan Satuan untuk menginventarisasi program atau kegiatan strategis yang dapat dijadikan quick wins dalam 100 hari pertama pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan efektif, tertib administrasi, dan akuntabel.

“Seluruh OPD harus bergerak cepat dan terukur. Program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu dipercepat realisasinya, tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Muhlis.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BakesbangPol) Barito Utara, Rayadi, menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan kehidupan masyarakat yang rukun, kampanye partisipasi pembangunan, konsolidasi bidang adat, fasilitasi penyelesaian konflik, serta pembinaan pemerintah desa.

Selain itu, BakesbangPol juga terus mendorong pelaksanaan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), pembinaan generasi muda berkarakter Pancasila, peningkatan kehidupan demokratis, serta deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi kerawanan sosial dan politik.

“Ketahanan nasional di daerah harus dijaga melalui langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor. Kondisi yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama bagi percepatan pembangunan di Barito Utara,” jelas Rayadi.

Langkah terkoordinasi lintas OPD ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus menjadi pondasi bagi keberhasilan program kerja jangka menengah pemerintah daerah ke depan.