Komisi III DPRD Kalteng Pelajari Sistem Pusdalops DIY, Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Berbasis Teknologi
YOGYAKARTA – Upaya memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana di Kalimantan Tengah terus didorong melalui penguatan teknologi serta integrasi informasi kebencanaan. Salah satunya dilakukan Komisi III DPRD Kalteng dengan melakukan kunjungan kerja ke pusat pengendalian operasi kebencanaan milik BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kunjungan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD DIY pada Jumat (8/5/2026), rombongan DPRD Kalteng meninjau langsung sistem pemantauan bencana yang terintegrasi dan beroperasi selama 24 jam.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi strategis guna mempelajari tata kelola informasi kebencanaan yang dinilai telah berjalan efektif di Yogyakarta.
Menurutnya, rombongan mempelajari secara langsung bagaimana data dari berbagai perangkat pemantauan lapangan dikumpulkan, dianalisis, hingga didistribusikan menjadi informasi cepat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat kondisi darurat.
“Kecepatan data adalah kunci dalam menyelamatkan nyawa. Kami ingin melihat bagaimana sistem di Pusdalops DIY ini dapat diadaptasi di Kalteng, terutama untuk memperkuat pemantauan hotspot karhutla dan potensi banjir besar secara real time,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Selain meninjau pusat kendali, Komisi III DPRD Kalteng juga memberikan perhatian terhadap penerapan sistem deteksi dini atau early warning system yang digunakan BPBD DIY. Sistem tersebut dinilai mampu mempercepat penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari jaringan radio hingga platform digital.
Sugiyarto menilai penguatan sistem informasi kebencanaan menjadi kebutuhan mendesak bagi Kalimantan Tengah mengingat karakteristik wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan serta banjir musiman.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kalteng berharap penguatan kapasitas sistem pengendalian operasi kebencanaan di daerah dapat dilakukan secara bertahap, baik melalui pengembangan infrastruktur digital maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan dukungan sistem informasi yang lebih terintegrasi, proses pengambilan keputusan saat terjadi bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
