Komisi II DPRD Kalteng Pelajari Model Rehabilitasi Hutan Gunungkidul untuk Penguatan Pemulihan DAS
JawaTengah — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membagikan hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan untuk mempelajari strategi rehabilitasi lahan, terutama terkait pengelolaan persemaian permanen dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS).
Menurutnya, Gunungkidul dipilih karena dinilai berhasil melakukan transformasi kawasan karst yang sebelumnya tandus menjadi wilayah yang lebih hijau, produktif, dan memiliki manfaat ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat.
“Kami melihat secara langsung bagaimana sistem pengelolaan persemaian diterapkan secara terukur dan berkelanjutan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi Kalimantan Tengah dalam memperkuat rehabilitasi lahan kritis dan kawasan DAS,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, sistem yang diterapkan pada Persemaian Permanen BPDAS Serayu Opak Progo tidak hanya berorientasi pada aspek penghijauan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tanaman produktif.
“Bibit yang dikembangkan tidak hanya tanaman kehutanan, tetapi juga tanaman produktif seperti durian dan alpukat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi sekaligus memiliki dorongan untuk menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Selain mempelajari proses pembibitan, rombongan Komisi II DPRD Kalteng juga mendalami berbagai aspek teknis lain, mulai dari standar bibit unggul, pendekatan vegetatif, hingga pola pelibatan kelompok tani hutan dalam proses penanaman dan pemeliharaan.
Hasil kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat program rehabilitasi hutan, pemulihan DAS, serta penanganan lahan kritis di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami ingin membawa pengalaman positif dari Gunungkidul sebagai bahan masukan untuk memperkuat kebijakan lingkungan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
