Fraksi Demokrat Soroti Realisasi APBD 2025, Minta Pemkot Palangka Raya Optimalkan Pendapatan Daerah
PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menyoroti capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang secara umum masih berada di bawah 60 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat waktu efektif pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Taringan, S.E., M.Th., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (3/11/2025), di Gedung DPRD Kota Palangka Raya.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Wali Kota Palangka Raya mengenai Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangannya, Hatir menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menyetujui dan dapat menerima pidato pengantar wali kota untuk selanjutnya dibahas sesuai tahapan pembahasan yang berlaku.
Meski demikian, Fraksi Demokrat meminta pemerintah kota memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Menurut Hatir, berdasarkan capaian yang dipaparkan, hampir seluruh komponen realisasi APBD masih berada di bawah angka 60 persen, dengan pengecualian pendapatan transfer yang telah mencapai 73,77 persen.
Selain persoalan realisasi anggaran, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan sejauh mana pencapaian visi dan misi serta program prioritas pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi perhatian penting agar pelaksanaannya benar-benar sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hatir menegaskan, kebijakan penganggaran daerah harus mampu menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membangkitkan iklim investasi yang sehat, serta menciptakan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai perlu semakin serius menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pengelolaan potensi pendapatan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan optimal.
Sebagai penutup, Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Kota Palangka Raya mampu memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah secara berkesinambungan dan intensif. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.
Harapan tersebut, sebagaimana disampaikan Hatir, menjadi bagian penting agar perencanaan dan pengelolaan APBD tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
