Jurnalis Metro

Satu Wadah Informasi

Eks Terminal Km 8 Palangka Raya: Denyut Ekonomi Rakyat di Tengah Kawasan yang Menanti Penataan

PALANGKA RAYA – Setiap hari, kawasan bekas Terminal Km 8 di Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, menjadi ruang bertemunya denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Lapak-lapak sederhana berdiri, pedagang menawarkan dagangan, sementara warga datang silih berganti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kesederhanaan itu, aktivitas jual beli terus tumbuh, menghadirkan harapan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari perdagangan kecil.

Pasar dadakan tersebut perlahan menjelma menjadi salah satu simpul ekonomi rakyat di kawasan pinggiran kota. Kehadirannya bukan sekadar tempat transaksi, melainkan juga ruang bagi masyarakat kecil untuk bertahan, berusaha, dan menggerakkan roda ekonomi keluarga.

Namun, di balik geliat ekonomi yang terus berlangsung, tersimpan persoalan yang tak bisa diabaikan. Kondisi kawasan yang belum tertata dengan baik, lapak-lapak yang terkesan semrawut, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan pasar menjadi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi rakyat membutuhkan perhatian dan sentuhan kebijakan pemerintah.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, S.Pi. Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya agar segera mengambil langkah konkret untuk melakukan penataan sekaligus renovasi lapak pedagang di kawasan bekas terminal tersebut.

Bagi Syaufwan, keberadaan pasar rakyat itu seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan ketidakteraturan semata. Justru, aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di sana merupakan potensi yang perlu dirawat dan dikembangkan melalui tata kelola yang lebih baik.

Dikutip dari media lokal pada Senin, 2 November 2025, Syaufwan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kawasan tersebut berkembang tanpa arah dan kepastian penataan.

“Renovasi lapak pedagang harus segera dilakukan agar area bekas terminal tidak terkesan semrawut. Pemerintah harus hadir menata, bukan hanya mengawasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan kota tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek besar. Terkadang, perhatian terhadap ruang ekonomi sederhana yang setiap hari menjadi tumpuan hidup masyarakat justru merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Menurut Syaufwan, penataan kawasan eks Terminal Km 8 tidak semestinya berhenti pada upaya memperindah tampilan lingkungan. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan yang mampu menciptakan ruang perdagangan yang sehat, aman, nyaman, serta memberikan kepastian bagi para pedagang dan pengunjung.

Ia menilai, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar penataan tidak berjalan secara parsial. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selaku pihak yang mengelola aset bekas terminal bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar perlu duduk bersama merumuskan langkah penataan yang terencana dan berkelanjutan.

Pembenahan juga perlu dilakukan secara berkala agar kawasan tersebut tidak kembali pada kondisi semula setelah penataan dilaksanakan. Dengan demikian, kebersihan, keteraturan lapak, akses pengunjung, hingga kenyamanan aktivitas perdagangan dapat terjaga dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Syaufwan mengingatkan agar kebijakan penataan tidak justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat kecil. Sebab, pasar dadakan di kawasan tersebut memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang cukup penting, terutama bagi warga sekitar yang selama ini menjadikannya sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jarak yang relatif jauh dari pasar resmi membuat keberadaan pasar tersebut memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat. Karena itu, penataan harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki, bukan menggusur atau mematikan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh.

Di sinilah pemerintah dituntut mampu menemukan keseimbangan: menghadirkan ketertiban tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah. Lapak yang lebih layak, lingkungan yang bersih, serta pengaturan kawasan yang jelas dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan pembangunan kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat.

Bahkan, apabila dikelola secara profesional dan didukung regulasi yang tepat, kawasan tersebut berpeluang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), melalui mekanisme pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Potensi itu tentu membutuhkan pengelolaan yang transparan, tertib administrasi, serta tidak memberatkan pedagang kecil.

Pada akhirnya, wajah sebuah kota tidak hanya tercermin dari gedung-gedung megah, jalan yang lebar, atau pusat perbelanjaan modern. Wajah kota juga terlihat dari bagaimana pemerintah memperlakukan ruang-ruang ekonomi kecil yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan.

Pasar dadakan eks Terminal Km 8 adalah salah satu gambaran nyata tentang bagaimana ekonomi rakyat tumbuh dengan segala keterbatasannya. Di sana ada pedagang yang berusaha mempertahankan penghasilan, ada warga yang mencari kebutuhan dengan harga terjangkau, dan ada aktivitas ekonomi yang terus bergerak di tengah dinamika kehidupan perkotaan.

Kini, harapan terhadap penataan kawasan itu berada di tangan Pemerintah Kota Palangka Raya. Dibutuhkan keberanian mengambil kebijakan, keseriusan membangun koordinasi, serta kepedulian untuk mendengar kebutuhan masyarakat.

Sebab, menata pasar bukan sekadar merapikan lapak dan memperindah kawasan. Lebih dari itu, menata pasar berarti memberikan ruang yang lebih manusiawi bagi mereka yang bekerja, berdagang, dan menggantungkan kehidupan di dalamnya.

Jika dikelola dengan visi yang tepat, kawasan bekas Terminal Km 8 bukan tidak mungkin tumbuh menjadi pusat ekonomi rakyat yang tertib, nyaman, dan produktif. Sebuah ruang perdagangan yang tidak hanya menghidupkan perekonomian warga, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan kota dapat berjalan seiring dengan keberpihakan kepada masyarakat kecil.