DPRD Kalteng Dorong Penguatan Fiskal Daerah di Tengah Ketergantungan pada Transfer Pusat
Palangka Raya — Ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Keterbatasan kapasitas fiskal dinilai mulai berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang terpaksa dijadwalkan ulang hingga tahun anggaran 2027.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan kemampuan anggaran daerah saat ini belum memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar program prioritas tetap dapat berjalan.
“Anggaran yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga kami berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Menurut Purdiono, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Kalimantan Tengah ikut tertekan ketika alokasi transfer mengalami penurunan.
Di sisi lain, ia menilai besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pasalnya, sebagian besar pengelolaan dan penerimaan dari sektor tersebut masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Untuk itu, Purdiono mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi kebijakan, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang sah, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tren penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya dirasakan hingga tingkat kabupaten. Bahkan, menurutnya, terdapat daerah yang mengalami penurunan kapasitas anggaran secara cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Purdiono berpandangan Kalimantan Tengah layak memperoleh porsi manfaat yang lebih proporsional melalui kebijakan distribusi anggaran dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar hasil pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait rencana pembangunan lintas wilayah, ia menyebut Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu kawasan strategis yang perlu mendapat perhatian. DPRD, lanjutnya, siap memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
