DPRD Kalteng Dorong Pengawasan Distribusi BBM Diperketat untuk Jaga Pasokan dan Cegah Penimbunan
PALANGKA RAYA — Kalangan DPRD Kalimantan Tengah menilai pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) perlu diperkuat sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah potensi penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian bersama. Karena itu, menurutnya, distribusi BBM subsidi harus diawasi lebih ketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Pengendalian distribusi diperlukan agar tidak terjadi penimbunan dan pasokan BBM tetap tersedia bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menilai langkah pengawasan distribusi merupakan bagian dari upaya antisipatif untuk menjaga ketahanan energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian distribusi tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan.
Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi sehingga ketersediaan pasokan dapat tetap merata di berbagai wilayah.
Selain itu, DPRD Kalteng juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban saat melakukan pengisian BBM di SPBU serta mendukung upaya pengawasan distribusi guna memastikan pasokan energi tetap stabil di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
