Bupati Barito Utara Tinjau Kesiapan Pabrik Baja di Bekasi untuk Proyek Jembatan Strategis

BEKASI – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, didampingi tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), melakukan kunjungan kerja ke pabrik baja PT Wiratama Globalindo Jaya di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan standar kualitas material baja yang akan digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur vital di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Rombongan yang dipimpin Bupati Shalahuddin disambut langsung oleh manajemen perusahaan, Jhon Putra, dan selanjutnya melakukan peninjauan ke area produksi untuk melihat proses fabrikasi serta kapasitas pabrik dalam memenuhi kebutuhan material proyek pemerintah daerah.

Bupati Shalahuddin menegaskan, kunjungan ini merupakan langkah proaktif Pemkab Barito Utara dalam menjamin mutu dan ketepatan waktu penyediaan material untuk pembangunan jembatan strategis di daerahnya.

“Kami harus memastikan bahwa pabrik mitra kami ini mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan jembatan di Barito Utara. Kualitas dan ketepatan waktu adalah hal yang kami tekankan,” ujar H. Shalahuddin.

Material baja dari PT Wiratama Globalindo Jaya rencananya akan digunakan untuk pembangunan tiga jembatan strategis, yakni Jembatan Tipe C Sikan–Tumpunglaung, Jembatan Tipe B Lemo–Lemo Seberang, dan Jembatan Tipe B Lahei–Lahei Seberang. Ketiga proyek ini dinilai akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus transportasi, sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Dalam sesi diskusi bersama pihak manajemen pabrik, Bupati Shalahuddin juga membahas secara rinci mengenai spesifikasi teknis, jadwal pengiriman material, dan sistem pengawasan kualitas. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari penyedia material agar pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan lancar dan tepat waktu.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan infrastruktur dijalankan dengan standar mutu tinggi, transparansi, dan akuntabilitas, guna mendukung percepatan pembangunan daerah.