APBD Kalteng 2026 Turun 34,71 Persen, Pemprov Fokuskan Anggaran pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 tercatat mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk mempersempit fokus pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 turun sebesar 34,71 persen. Jika pada tahun 2025 anggaran daerah mencapai Rp8,3 triliun, maka pada tahun 2026 menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan kondisi tersebut menuntut penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran secara lebih ketat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).

“Pembangunan harus benar-benar dilakukan berdasarkan skala prioritas. Ada program yang lebih mendesak, sehingga belanja-belanja harus dipilah dan difokuskan pada yang betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Leonard.

Menurutnya, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan disertai penetapan prioritas yang jelas.

Pengalokasian anggaran diarahkan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaboratif, kami berupaya tetap menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Leonard menjelaskan, penurunan APBD berpengaruh terhadap sedikitnya tiga aspek utama, salah satunya penyesuaian program pembangunan agar lebih terfokus pada prioritas yang telah melalui pertimbangan matang.

“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian fokus diarahkan pada strategi pelayanan publik dan proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, arah pembangunan Kalimantan Tengah pada 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara belanja yang tidak bersifat mendesak akan ditekan seminimal mungkin.

Selain efisiensi belanja, Pemprov Kalteng juga berupaya memperkuat sisi pendapatan daerah. “Kami terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendukung keuangan daerah,” pungkas Leonard.