DPRD Palangka Raya Uji Realisme Target PAD Rp500,9 Miliar dalam Penyusunan APBD 2027
PALANGKA RAYA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berkutat pada perhitungan angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, ketepatan proyeksi anggaran menjadi perhatian penting agar setiap target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kemampuan fiskal serta kondisi riil perekonomian daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 antara DPRD Kota Palangka Raya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengungkapkan bahwa pembahasan sementara masih difokuskan pada penataan struktur anggaran, termasuk sinkronisasi sejumlah komponen pendapatan daerah yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Menurutnya, proses pembahasan belum sepenuhnya rampung. Sejumlah komponen pendapatan masih harus diselaraskan sebelum memasuki tahap finalisasi yang dijadwalkan pada 9 November 2026.
“Pembahasan belum sepenuhnya final, karena masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang perlu dikoordinasikan dan diselaraskan. Karena itu, finalisasi dijadwalkan pada 9 November 2026,” papar Subandi, Rabu (4/11/2026).
Salah satu perhatian utama DPRD adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 yang diperkirakan mencapai Rp500,9 miliar. Angka tersebut dinilai perlu dicermati secara mendalam, terutama menyangkut tingkat kelayakan dan kemampuan daerah dalam merealisasikannya.
Subandi menegaskan, penyusunan target pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya angka yang ingin dicapai. Perhitungan harus berpijak pada potensi nyata, sekaligus mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan sektor pariwisata di kawasan Kereng Bangkirai yang belakangan menghadapi tantangan akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Dampak kabut asap serta kondisi air yang surut turut memengaruhi daya tarik dan aktivitas wisata di kawasan tersebut.
Situasi itu, menurutnya, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memproyeksikan penerimaan daerah. Sebab, ketika aktivitas sektor pariwisata mengalami penurunan, potensi kontribusinya terhadap PAD juga dapat ikut terdampak.
Dengan demikian, DPRD menginginkan agar setiap target pendapatan disusun secara terukur dan proporsional. Potensi yang dimiliki daerah tetap harus dioptimalkan, tetapi berbagai kendala di lapangan juga tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, struktur belanja daerah dalam RAPBD 2027 diperkirakan berada pada kisaran Rp1,4 triliun. Namun, penyusunan postur belanja tersebut masih menghadapi sejumlah ketidakpastian, terutama terkait besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Subandi menyebutkan, Pemerintah Kota Palangka Raya hingga kini masih menunggu kepastian alokasi TKD yang akan diterima. Kejelasan transfer tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan ruang fiskal dan kemampuan pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.
Selain persoalan transfer pusat, kepastian pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga kesehatan paruh waktu juga menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Pembiayaan tersebut disebut masih menunggu kejelasan skema penanggungannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kepastian dana TKD dari pusat dan pembiayaan gaji PPPK merupakan faktor penting dalam penyusunan struktur anggaran daerah,” ungkapnya.
Bagi DPRD, kejelasan komponen pendapatan dan belanja tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan APBD 2027 tersusun secara realistis, terukur, dan memiliki landasan pembiayaan yang jelas.
Sebab, kualitas sebuah anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nominal yang direncanakan, melainkan juga oleh ketepatan perhitungan serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkannya menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
