DPRD Kalteng Nilai Mutasi Eselon II Perkuat Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Keuangan Daerah
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menilai pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026) tersebut, menurut Freddy, merupakan bagian dari mekanisme pembinaan aparatur sipil negara melalui penyegaran organisasi dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi serta kebutuhan pemerintahan.
Ia mengatakan, rotasi jabatan diharapkan mampu mendorong setiap organisasi perangkat daerah bekerja lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan.
Freddy juga mengapresiasi penunjukan Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dr. Sayuti Syamsul sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Menurutnya, keduanya memiliki pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pada sektor yang berperan penting terhadap pembangunan daerah.
“Penempatan Sutoyo di Bapenda dan dr. Sayuti Syamsul di BKAD merupakan keputusan yang tepat. Keduanya adalah pejabat senior yang memiliki pengalaman panjang dan kredibilitas yang telah teruji,” ujar Freddy.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut hadirnya berbagai inovasi agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga. Karena itu, Bapenda diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, BKAD dinilai memegang peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran yang baik, lanjutnya, akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Freddy berharap sinergi antara Bapenda, BKAD, dan seluruh organisasi perangkat daerah terus diperkuat agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Dengan pengalaman yang dimiliki para pejabat tersebut, kami berharap tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
