KHBS Resmi Diluncurkan, Gubernur Tegaskan Komitmen Penuhi Kebutuhan Dasar Warga Kalteng di Tengah Penurunan APBD
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (20/2/2026).
Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo serta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa peluncuran KHBS bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen konkret pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
“Peluncuran kartu ini bukan sekadar acara seremoni, tetapi bentuk komitmen kami untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi. Melalui kartu ini, kami ingin memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di pedalaman, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, bisa terpenuhi pangannya, dan bisa berdaya ekonominya,” ujar Agustiar.
Gubernur juga menyoroti kondisi fiskal daerah pada 2026 yang mengalami penurunan signifikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun dari Rp10,3 triliun pada 2025.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemprov menegaskan tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. KHBS disebut sebagai salah satu instrumen utama untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen memprioritaskan program-program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi pilar utama mewujudkan visi dan misi saya bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap implementasi KHBS. Mekanisme pengaduan dibuka seluas-luasnya, koordinasi diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui sistem digital terintegrasi, setiap transaksi pengambilan bantuan akan tercatat secara elektronik guna mencegah penerima ganda serta memastikan ketepatan sasaran.
“Penggunaan Kartu Huma Betang Sejahtera ini memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan tepat aturan,” pungkas Gubernur.
