IPR sebagai Jalan Tengah Mengakhiri PETI di Kalimantan Tengah

Palangka Raya — Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan laten di Kalimantan Tengah. Meski operasi penertiban terus dilakukan, aktivitas pertambangan ilegal ini seakan tumbuh kembali di berbagai wilayah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa PETI bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga cerminan kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan negara.

Pendekatan represif yang selama ini ditempuh terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Di banyak kasus, PETI justru kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi. Tanpa solusi ekonomi yang jelas, masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertambangan emas rakyat akan selalu berada dalam pusaran praktik ilegal.

Di sinilah pentingnya kehadiran Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai solusi konkret dan berkelanjutan. IPR memberikan ruang legal bagi masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam skala kecil, dengan ketentuan teknis, batas wilayah, serta pengawasan lingkungan yang jelas. Melalui skema ini, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga hadir sebagai pembina dan pelindung masyarakat.

Keberadaan IPR berpotensi memutus mata rantai PETI. Dengan legalitas yang jelas, penambang rakyat tidak lagi harus bersembunyi atau bergantung pada cukong dan pemodal ilegal. Aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara transparan, tercatat, dan berada dalam koridor hukum. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pendampingan teknis, serta pengawasan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.

Dari sisi lingkungan, IPR memungkinkan penerapan standar pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah dapat mensyaratkan penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri, reklamasi pascatambang, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Langkah ini jauh lebih realistis dibandingkan membiarkan PETI berjalan tanpa kontrol, yang justru memperparah kerusakan sungai dan lahan di Kalimantan Tengah.

Manfaat IPR juga terasa pada aspek ekonomi dan tata kelola daerah. Aktivitas pertambangan rakyat yang legal akan berkontribusi pada pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak, sekaligus menciptakan kepastian usaha bagi masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran IPR dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara, karena masyarakat merasa diakui dan dilibatkan secara sah.

Namun demikian, penerapan IPR tidak boleh setengah hati. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menyederhanakan proses perizinan, serta memastikan pendampingan berkelanjutan. Tanpa komitmen tersebut, IPR berisiko hanya menjadi konsep normatif di atas kertas, sementara PETI terus berlangsung di lapangan.

PETI adalah persoalan nyata yang membutuhkan solusi nyata. Kehadiran IPR bukan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum, melainkan strategi korektif untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal, teratur, dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan serius, IPR dapat menjadi jalan tengah yang adil—menjaga lingkungan, melindungi masyarakat, sekaligus menegakkan hukum di Kalimantan Tengah.