Pembangunan Pelosok Murung Raya Diharapkan Jadi Fokus Pemda: Legislator Imanudin Serukan Pemerataan

MURUNG RAYA – Legislator Kabupaten Murung Raya, Imanudin, menyuarakan pentingnya perhatian khusus terhadap pembangunan daerah pelosok yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam akses infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Menurut Imanudin, pembangunan yang belum merata menyebabkan ketimpangan dalam kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil.

“Daerah pelosok sering kali tertinggal karena infrastruktur dan layanan dasar yang masih terbatas. Ini adalah tantangan nyata yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah (Pemda),” tegas Imanudin.(26/10/2024), Ia juga menekankan perlunya langkah konkret dari Pemda untuk memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pelosok melalui pembangunan yang lebih berkeadilan dan merata.

Imanudin menggarisbawahi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperhatikan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Menurutnya, aspirasi masyarakat pelosok adalah cerminan nyata kebutuhan di lapangan dan harus menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.

“Pemda seharusnya mendengar dan mewujudkan aspirasi ini dalam program pembangunan mereka. Masyarakat di pelosok sangat membutuhkan perhatian dan bantuan untuk infrastruktur dan layanan dasar,” ujarnya. “Demi terciptanya kesejahteraan yang merata, pembangunan di pelosok harus menjadi prioritas.”

Lebih jauh, Imanudin meyakini bahwa pembangunan yang inklusif akan membawa dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan. Ia optimis bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya pemerataan pembangunan yang tidak hanya berpusat di daerah perkotaan.

“Kita berharap Pemda menempatkan pembangunan pelosok dalam skala prioritas. Hanya dengan cara ini masyarakat di daerah terpencil dapat merasakan keadilan yang diidamkan,” tutup Imanudin.

Seruan ini menjadi tantangan bagi Pemda Murung Raya untuk mengubah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan demi mencapai kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.(JM)