Wagub Kalteng Tekankan Efisiensi dan Inovasi Pendapatan Hadapi Penurunan APBD 2026

PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah dalam menghadapi potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikannya sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Edy mengatakan, langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan efisiensi anggaran pada sejumlah pos belanja. Fokus efisiensi diarahkan pada perjalanan dinas, pelaksanaan rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perkantoran.

“Pertama, kami melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.

Selain efisiensi, Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak alat berat, pajak restoran, serta pajak air tanah.

Ia menambahkan, penguatan sektor swasta dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, iklim usaha perlu terus didorong melalui berbagai kemudahan, agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.

“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan yang diusahakan dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keinginan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya. (12/01/2026)

Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya optimalisasi program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dinilai krusial dalam memperkuat pembangunan serta menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan melalui inovasi dan terobosan yang kreatif. Di sisi lain, percepatan penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius, mengingat belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan inovatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” pungkasnya.