Purdiono Dukung Kebijakan Pinjaman untuk Daerah: Dorong BUMD Jadi Penggerak Kemandirian Fiskal

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses pinjaman bagi pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal di daerah.

Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi peluang besar bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas BUMD, terutama dalam mendorong pengembangan sektor hilirisasi yang selama ini masih lemah.

“BUMD atau usaha milik daerah ini nantinya kita harapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada bantuan atau pinjaman dari pusat, tentu kita sambut dengan gembira,” ujar Purdiono saat ditemui di Palangka Raya, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan, BUMD seharusnya berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar lembaga administratif. Dengan dukungan finansial memadai dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, BUMD dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Selain menambah PAD, juga bisa menyerap sumber daya manusia. Jadi PAD meningkat, roda ekonomi berputar, dan pembangunan berjalan,” tambahnya.

Meski demikian, Purdiono mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di daerah masih menjadi tantangan utama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola BUMD agar dana pinjaman yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara produktif.

“Permasalahannya sekarang, apakah sumber daya kita sudah cukup sanggup mengelola itu. Kita ingin PAD menjadi tumpuan agar daerah tidak selalu bergantung pada TKD, DAK, atau DAU,” tegasnya.

Politisi DPRD Kalteng itu menutup dengan menekankan perlunya transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal. Ia berharap kebijakan penguatan BUMD dan diversifikasi pendapatan daerah segera dijalankan agar pembangunan tidak stagnan ketika terjadi penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.