Jurnalis Metro

Satu Wadah Informasi

Pengadaan Papan Tulis Pintar di Kalteng Menjadi Sorotan

Palangka Raya, 20 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp500 miliar untuk program pengadaan papan tulis pintar selama tahun 2024 hingga 2025. Program ini digagas oleh Dinas Pendidikan sebagai upaya mendukung digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Namun, realisasi program tersebut menuai kritik dan sorotan dari berbagai pihak. Salah satu pemerhati kebijakan publik, AR, menyatakan bahwa meskipun niat pemerintah terbilang positif, implementasinya harus melalui kajian mendalam.

“Apakah infrastruktur di daerah terpencil sudah siap? Jangan sampai alat yang diserahkan hanya menjadi pajangan karena tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikannya,” ujar AR kepada wartawan.

Lebih lanjut, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan. AR mempertanyakan kejelasan merek perangkat papan tulis pintar yang digunakan.

“Unit-unit yang ada berlabel merek RAKINDO. Publik patut bertanya, apakah ini nama pabrikan, atau sekadar label dari pihak penyedia? Jika benar RAKINDO adalah perusahaan pemenang tender, harus jelas dari mana sumber teknologinya dan apakah lisensi perangkat tersebut sah,” katanya.

Ia juga menambahkan, diduga juga perusahaan pemenang melakukan monopoli dengan dugaan adanya permainan dengan orang dalam, apabila benar terdapat praktik yang merugikan negara, aparat penegak hukum diminta untuk tidak tinggal diam.

“Harus ada tindakan tegas. Masyarakat berharap transparansi dan penegakan hukum dalam proyek yang nilainya sangat besar ini,jangan sampai Kalimantan Tengah menjadi sorotan apa lagi publik baru baru ini sudah cukup shock dengan dugaan korupsi pada kementrian pendidikan dengan nilai hampir 10 triliun” tegas AR.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang. Sementara itu, sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek digitalisasi pendidikan ini dipastikan akan terus bergulir di tengah publik.