Gubernur Kalteng Tekankan Integritas dan Percepatan Reformasi Birokrasi

Palangka Raya — Gubernur Agustiar Sabran memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa integritas, loyalitas, dan profesionalitas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Gubernur mengajak seluruh ASN mempercepat reformasi birokrasi dengan menitikberatkan pada capaian konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai sistem pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif akan mendorong pembangunan daerah berjalan lebih terarah, efisien, serta tepat sasaran. Karena itu, perubahan harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur dalam bekerja secara disiplin dan penuh tanggung jawab.

“Perubahan harus dimulai dari diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN di tengah dinamika sosial dan politik, serta menghindari konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang. Pejabat mulai dari Eselon II hingga Eselon IV diminta peka terhadap isu sosial dan sigap merespons persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dalam arahannya, ia juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Gubernur menegaskan, reformasi birokrasi harus menjadi gerakan bersama yang dijalankan dengan integritas dan kolaborasi kuat. Ia menekankan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, sekaligus mengajak seluruh ASN bekerja dengan hati demi pelayanan publik yang lebih berkualitas.