Gubernur Kalteng Hadiri Forum Penghargaan Kinerja Pemda se-Kalimantan di Balikpapan
BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai mampu menunjukkan capaian positif dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Penilaian mencakup sejumlah indikator strategis, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan pembangunan daerah.
Selain seremoni penghargaan, forum regional ini juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kebijakan pemerintah daerah agar program yang dijalankan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah pejabat nasional turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Hadir pula para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, sistem pemerintahan daerah di Indonesia menerapkan pola semi desentralisasi, sehingga pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memastikan kebijakan di daerah berjalan searah dengan program nasional.
“Pemerintah pusat memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan daerah, mulai dari evaluasi APBD hingga pengelolaan aparatur pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Maruarar Sirait menyoroti pentingnya percepatan pembangunan sektor perumahan sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah terus memperluas program bedah rumah dan menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan bunga rendah guna mendukung pelaku usaha konstruksi dan UMKM.
“Selain memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah,” tandasnya.
